Beranda Ekonomi Bisnis Rencana Pajak Hasil Panen Ditentang Petani Tebu

Rencana Pajak Hasil Panen Ditentang Petani Tebu

BERBAGI

 

AGTVNEWS.com – Pemerintah melalui Peraturan Kementerian Keuangan menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% bagi petani tebu. Kebijakan ini dinilai petani tebu sangat merugikan karena, selama ini petani sudah menanggung beban produksi yang cukup tinggi tanpa diimbangi harga jual tebu. Dikhawatirkan bila pajak 10% ini diberlakukan, akan semakin membebani petani tebu.

Petani tebu di Kabupaten Malang tidak hanya dihadapkan pada permasalahan beban produksi yang tinggi, namun juga kesulitan memperoleh surat perintah tebang angkut (SPTA) menuju pabrik gula Krebet Baru maupun Kebon Agung di wilayah Kabupaten Malang Jawa Timur.

Seperti yang diungkapkan salah satu petani tebu di Kabupaten Malang, Zaeni Ilyas. Zaeni mengaku petani tebu hanya memperoleh penghasilan pas-pasan, karena tingginya biaya produksi.

“Nilai tebu di tingkat pabrik sebesar Rp 47 ribu per kuintal. Nilai ini sangat rendah bila dibanding biaya produksi per hektar mencapai Rp 26 juta. Ditambah sewa lahan yang mencapai Rp 20 juta pertahun,” ungkap Zeini. Ditambahkannya, untuk sekali panen, satu hektar lahan tebu menghasilkan 80 ton tebu.

Para petani ini hanya bisa berharap, pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk meninjau kondisi di lapangan agar bisa ikut menstabilkan harga beli pabrik gula terhadap hasil panen petani.(*)

Reporter: Ilmi Zamzam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here