Beranda Pemerintahan ICW: Korupsi Dana Kesehatan Masih Tinggi

ICW: Korupsi Dana Kesehatan Masih Tinggi

BERBAGI

AGTVnews.com – Peningkatan alokasi anggaran untuk bidang kesehatan di APBN maupun APBD ternyata membuka peluang tindak pidana korupsi. Hal ini terindikasi dari meningkatnya temuan kasus selama periode 2013 sampai 2015 dimana ada 219 kasus dan 519 tersangka yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 890,1 miliar.

Wana Alamsyah, staf divisi investigasi Indonesian Coruption Watch (ICW) mengatakan, kasus korupsi yang terjadi pada sektor pengadaan barang/jasa (PBJ) terutama pada kebutuhan alat kesehatan dan obat-obatan terus meningkat. Namun dengan adanya sistem e-katalog diduga mampu menurunkan jumlah tindak korupsi.

“Dana alkes merupakan dana yang paling banyak di korupsi, yaitu 107 kasus dengan nilai Rp 543 miliar,” kata Wana Alamsyah, dalam media breifing pemetaan potensial fraud dalam implementasi BPJS kesehatan Kabupaten dan Kota Blitar di markas KRPK, Senin (11/09/2017).

Lebih lanjut Alamsyah menjelaskan bahwa ada pergeseran obyek korupsi kesehatan dimana dari yang semula pada pengadaan alat kesehatan bergeser ke Dana BPJS dan dana kesehatan lainnya.

“Dari pemantauan yang kami lakukan pada periode 2009-2013 dana kesehatan tidaklah menjadi objek korupsi terbanyak. Namun setelah penerapan BPJS kesehatan, korupsi dana jaminan kesehatan diduga semakin banyak,” ungkap Wana ALamsyah.

Dari pemantauan yang dilakukannya Alamsyah mengatakan ada 5 lembaga korupsi terbanyak tempat terjadinya korupsi diantaranya Dinas Kesehatan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.

Sementara itu, Imam Nawawi selaku koordinator Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) menilai, implementasi penerapan amanah BPJS belum maksimal dalam memberikan pelayanan terutama pada masyarakat kalangan bawah.

“Sebanyak 15 pengaduan diketemukan, sesuai resep dokter. Mereka seharusnya mendapat obat untuk sebulan, namun pihak apotek sengaja menghapus separuh jatah dari yang ditentukan. Hal ini bertentangan dengan peraturan menteri Kesehatan RI No. 36/2015 tentang pencegahan kecurangan (fraud),” Ungkap Nawawi.

Menurut Nawawi, dibanding dengan rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang, pelayanan rumah sakit di Blitar masih sangat lamban dalam menangani pasien pengguna BPJS.(*)

Reporter: Didik Setiawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here