Beranda Pemerintahan Rawan Penyimpangan, Polisi Buka Ruang Konsultasi Penggunaan Dana Desa

Rawan Penyimpangan, Polisi Buka Ruang Konsultasi Penggunaan Dana Desa

BERBAGI

Trenggalek, AGTVnews.com – Kepolisian Polres Trenggalek akan membuka ruang konsultasi untuk penggunaan dana desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Hal tersebut untuk meminimalisir adanya kemungkinan pelanggaran dalam pengucuran DD dan ADD yang digelontorkan oleh pemerintah pusat.

Menurut Kapolres Trenggalek, AKBP Didit Bambang Wibowo, dana desa dan anggaran dana desa yang mencapai ratusan juta rupiah per desa dinilai cukup rawan terjadi penyelewengan maupun penyalagunaan. Diharapkan dengan ruang konsultasi ini maka penggunaan DD dan ADD yang nilainya mencapai ratusan juta tidak menyalahi aturan.

“Potensi penyalahgunaan dana desa tidak hanya muncul adanya niat untuk korupsi, namun kurang pahamnya pemerintah desa terhadap aturan dan regulasi yang ada juga bisa menyebabkan kerugian keuangan negara,” ujar kapolres Trenggalek.

AKBP Didit Bambang Wibowo menambajan, untuk meminimalisir hal tersebut, polres Trenggalek dan pemkab Trenggalek mengadakan nota kesepakatan untuk proses pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

“Polisi tidak akan menakut-nakuti pemerintah desa, namun pihaknya justru akan membuka ruang komunikasi untuk konsultasi terhadap rencana penggunaaan DD serta ADD, sehingga bisa berjalan secara akuntabel, transparan dan tepat sasaran. Meski demikian kepolisian akan menindak tegas kepala desa ataupun perangkatnya yang dengan sengaja menyelewengkan atau melakukan korupsi anggaran negara tersebut,” tandas Kapolres.

Sementara bupati Trenggalek, Emil Elistianto Dardak, menyambut baik kerjasama antara kepolisian dengan pemerintah daerah. Pihaknya berharap dengan langkah antisipatif tersebut , seluruh penggunaan dana desa di wilayahnya tidak masuk dalam jerat kasus hukum.

“Pemerintah daerah sudah melakukan kerjasama dengan sejumlah pihak untuk melakukan pengawasan untuk penggunaan DD dan ADD, tidak hanya dengan kepolisian saja, namun juga melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Trenggalek” ujar Emil.

Selama beberapa tahun terakhir penggunaan dana desa di 152 desa di Trenggalek dinilai berjalan normal, meskipun ada sejumlah persoalan administratif yang membutuhkan penyesuaian.(*)

 

Reporter: Muttaqien

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here