Beranda Pemerintahan PNS Jemput Anak Saat Kerja Gajinya Dipotong

PNS Jemput Anak Saat Kerja Gajinya Dipotong

BERBAGI

Blitar, AGTVnews.com – Walikota Blitar Samanhudi Anwar mengeluarkan surat edaran yang melarang para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kota Blitar, menjemput anak dan membawa anak ke kantor saat jam kerja.

Peraturan tersebut sudah diterapkan Pemerintah Kota Blitar sejak 1 Februari 2018 ini. Bagi yang melanggar, Walikota tidak segan memberikan sanksi.

banner

Menurut Samanhudi, sanksi akan diberikan ketika PNS tiga kali berturut-turut menjemput anak saat jam kerja ataupun membawa anak ke kantor.

“Peraturan tersebut akan ada sanksinya bagi yang melanggar. Setelah tiga kali berturut-turut tetap seperti itu maka akan lakukan pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP),” kata Samanhudi Anwar kepada wartawan, Selasa (13/2/2018).

Ditambahkannya, surat edaran itu dikeluarkan Pemkot Blitar, pasca evaluasi kinerja PNS. Dari hasil evaluasi, Samanhudi sering mendapati para PNS terutama perempuan keluar kantor saat jam kerja. Rata-rata mereka keluar kantor saat jam kerja untuk menjemput anak di sekolah.

“Pernah saya temui, adanya PNS perempuan yang membawa anaknya ke kantor saat jam kerja dan membuat suasana ribut. Hal ini tentunya tidak baik, karena bisa mengganggu konsentrasi kerja PNS lainnya,” imbuh walikota.

| Baca Juga:  Jukir Nakal Tanpa Karcis Hologram Masih Banyak Ditemui

Membawa anak ke kantor saat jam kerja dinilai Walikota sangat mempengaruhi kinerja PNS itu. Apalagi ada aturanya jika PNS tidak boleh memanfaatkan jam kerja untuk kepentingan pribadi.

Sementara untuk pengawasan, Samanhudi mengaku akan memaksimalkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Selain itu saat ini seluruh kantor instansi di Kota Blitar juga sudah dilengkapi dengan CCTV sehingga semakin mempermudah pengawasan.

“Pengawasan bagi para PNS ini bisa dilakukan melalui CCTV dan pengoptimalan kinerja personel Satpol PP dan BKD,” pungkas Samanhudi.

Sementara itu, menurut salah satu PNS yang ada di Pemkot Kota Blitar, Gigih Wardhana, awalnya mengaku kerepotan dengan adanya peraturan tersebut, tapi itu adalah peraturan yang harus ditegakkan.

“Awalnya ya repot, bingung siapa nanti yang jemput anak saya, namun karena itu peraturan jadi harus dilaksanakan. Selain itu juga untuk mengoptimalkan kinerja PNS,” jelas Gigih. (*)

Reporter: Ana Alana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here