Beranda Politik Tidak Sesuai Aturan, Baliho Cagub Jatim Dibredel

Tidak Sesuai Aturan, Baliho Cagub Jatim Dibredel

BERBAGI

Blitar, AGTVnews.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Satpol PP Kota Blitar mencopot sejumlah alat peraga kampanye (APK) dan atribut kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jawa Timur 2018, dari sejumlah titik di wilayah Kota Blitar, Kamis (5/4/2018).

Pembredelan ini dilakukan pada semua APK yang tidak pada tempatnya, dan tidak terbatas untuk salah satu pasangan calon saja.

banner

Kegiatan penertiban ini dilakukan setelah adanya laporan ke Panwaslu terkait adanya pemasangan APK dan atribut kampanye yang tidak sesuai peraturan KPU, serta tidak memiliki izin dari dinas perizinan setempat.

| Video Rekomendasi untuk Anda:

“Setelah ada laporan, Panwaslu mengirimkan surat rekomendasi kepada KPU yang selanjutnya diteruskan oleh KPU kepada tim paslon. Karena tak kunjung dilepas secara mandiri, Panwaslu bersama Satpol PP melakukan penertiban,” ungkap anggota Panwaslu divisi penindakan Bambang Arintoko, Kamis (5/4/2018).

Bambang menambahkan, saat ini sebenarnya sudah mulai masa kampanye dan diperbolehkan memasang APK. Namun sesuai peraturan KPU, atribut kampanye yang dipasang hanya boleh yang sesuai dengan desain serta ukuran yang ditetapkan KPU.

| Baca Juga:  Mahasiswa Tuntut Batalkan Naiknya BBM dan Listrik

“Ini adalah penertiban alat peraga kampanye yang dipasang secara ilegal. Artinya pemasang, desain, serta ukuranya tak sesuai dengan yang ditetapkan KPU,” imbuhnya.

Bambang menjelaskan, penertiban ini akan dilakukan Panwaslu setiap dua minggu sekali. Hal tersebut dilakukan karena banyaknya laporan pelanggaran atribut ke Panwaslu. Untuk penertiban kali pertama ini, dilakukan di sejumlah titik di Kota Blitar, diantaranya Kelurahan Tanjungsari, Jalan Bakung, Jalan Asahan, serta Mawar Kota Blitar.

“Sampai saat ini saja, di Kota Blitar sudah ada 47 APK maupun atribut kampanye lainya yang dilaporkan ke Panwaslu. Selain APK ilegal, juga ada laporan stiker bergambar paslon di Kecamatan Sananwetan,” paparnya.

Sesuai PKPU nomor 4 tahun 2017, pasangan calon memang dibenarkan menambah APK, selain dari KPU. Dengan syarat, jumlah APK tambahan kandidat tidak melebihi 150 persen dari jumlah yang dibuat KPU. Desain, jenis, serta ukuranya pun harus sesuai dengan ketentuan KPU.(*)

Reporter: Ana Alana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here