Beranda Peristiwa Tuntut Hak Tanah Garapan, Petani di Kediri Demo Perhutani

Tuntut Hak Tanah Garapan, Petani di Kediri Demo Perhutani

BERBAGI

AGTVnews.com – Tuntut hak tanah garapan, puluhan petani di lereng gunung Kelud menggelar unjuk rasa di Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kediri, Senin (7/5/2018).

Aksi yang dilakukan sekitar 30 petani Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Jawa Timur ini, menuntut penataan ulang kerjasama lahan antara Perhutani dengan petani. Kerjasama ini tertuang dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Aksi tersebut dipicu adanya ketidakpuasan dari petani karena sebagian lahan disewakan kepada pihak luar sehingga masyarakat setempat kehilangan haknya. Agustianto pedamping petani menjelaskan, Perhutani dinilai sudah menyalahi aturan dengan menyewakan lahan-lahan yang seharusnya digunakan petani setempat.

| Video Rekomendasi untuk Anda:

“Lahan milik perum Perhutani ini disewakan tanpa izin kepada pihak luar, sehingga petani setempat kehilangan hak untuk mengolah,” jelasnya.

Dalam aksi tersebut, petani juga membawa bukti berupa surat pernyataan sewa-menyewa lahan Perhutani di area BKPH Pare RPH Manggis. Sewa menyewa tersebut dilakukan antara pengurus LMDH Budi Daya dengan pihak luar, diantaranya, warga Wonorejo, Trisulo dan Desa Sepawon, Kecamatan Plosoklaten. Nilai sewa yang diberikan adalah sebesar Rp 20 juta per-hektar.

| Baca Juga:  Petani Rolak 70 Ancam Unjuk Rasa Besar-besaran

“Sewa-menyewa lahan Perhutani yang diduga dilakukan LMDH Budi Daya Satak tersebut sudah berlangsung sejak tahun 1999 silam. Perbuatan tersebut bisa sebagai bentuk penggelapan. Oleh karena itu, petani minta adanya penataan ulang sharing lahan antara Perhutani dengan masyarakat setempat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala KPH Kediri, Ratmanto Trimahono mengaku akan melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak yang terkait seperti LMDH Budi Daya Satak sebagai mitra kerja.

“Dalam kerjasama pemanfaatan hutan, tidak diperbolehkan memakai praktek sewa-menyewa lahan. Biasanya satu petani mendapatkan jatah lahan 0,25 hektar disesuaikan dengan luas lahan kawasan dan jumlah anggota LMDH,” jelas Ratmanto.

Eko Cahyono, Ketua LMDH Budi Daya Satak membantah adanya tudingan penyewaan lahan tersebut. Menurutnya yang disewakan adalah lahan sisa setelah dibagikan kepada seluruh anggota LMDH.

| Baca Juga:  PKL Ponorogo Tetap Tolak Relokasi

“Itu adalah tanah sisa, bukan lahan garapan yang saya sewakan. Tanah ini adalah sisa dari pembagian seluruh anggota LMDH. Kemudian yang menjadi hak pengurus untuk dikelola sendiri sebesar 40 persen. Ini tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LMDH Budi Daya,” jelas Eko.

Dari data yang ada, LMDH Budi Daya Satak memiliki 850 kepala keluarga di Desa Satak yang terdaftar sebagai anggota penerima lahan kerjasama dengan Perhutani. Sementara sisanya sekitar 70 kk belum pernah mengajukan diri sebagai anggota, sehingga tidak dapat mengeloh lahan kerjasama.

Aksi demo petani ini berlanjut ke Polres kediri dengan agenda mempertanyakan laporan dugaan penggelapan uang bagi hasil kayu dari sewa lahan tersebut.(*)

Reporter: Tim Liputan AGTV