Beranda Pemerintahan Ajib! THR PNS di Tulungagung Senilai Rp 49 Miliar

Ajib! THR PNS di Tulungagung Senilai Rp 49 Miliar

BERBAGI
Hendry Setiawan, Kepala BPKAD Tulungagung. (fir)

AGTVnews.com – Tunjangan Hari Raya (THR) tidak hanya dinikmati oleh buruh dan pekerja, namun dirasakan juga oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota DPRD hingga pensiunan ASN.

Di Tulungagung, untuk pembayaran THR tahun 2018 ini Pemkab Tulungagung telah menyiapkan anggaran yang tidak sedikit, yakni mencapai Rp 49 Miliar. Besaran yang bakal diterima masing masing tentu berbeda tergantung dengan pangkat dan jabatan ASN.

“Kami siapkan anggaran mencapai Rp 49 Miliar untuk 11.083 ASN dan 50 Anggota DPRD. Sedangkan untuk pensiunan sesuai dengan aturan terbaru juga mendapatkan THR namun akan diambilkan dari APBN bukan APBD,” Ujar Kepala BPKAD Tulungagung, Hendry Setiawan, kemarin.

| Baca Juga:  Pemkab Tulungagung Ancam Pecat ASN Terlibat Narkoba

Hendry mengatakan, setelah mendapatkan masukan data dari masing-masing SKPD, pihaknya akan segera melakukan perhitungan kemudian segera mengirimkan THR tersebut ke rekening masing-masing ASN seperti penerimaan gaji setiap bulannya.

Besaran nilai THR yang bakal diterima ASN dan anggota DPRD yakni sama dengan nilai komponen gaji tetap yang selama ini diterima yang bersangkutan per bulan, tanpa ada potongan apapun.

Sedangkan besaran THR yang diterima anggota DPRD Tulungagung sama dengan besaran gaji dan komponennya yang selama ini diterima anggota dan pimpinan setiap bulannya. Namun tidak termasuk tunjangan transport, tunjangan reses dan tunjangan perumahan.

| Baca Juga:  Disebut Mendanai Akun Puji Ati, Ini Jawaban Pejabat Tulungagung

“Besarannya sama dengan gaji tetap dan komponennya yang diterima setiap bulannya, kalau untuk anggota DPRD gaji tetap dan komponennya tapi tidak termasuk tunjangan,” lanjut Hendry.

Hendry memperkirakan, 2 atau 3 hari setelah data diterima oleh pihaknya pada 5 Juni mendatang, THR yang disebutkan sebagai gaji ke-14 tersebut sudah bisa dicairkan.

“Cepat kok pencairannya, maksimal 3 hari setelah semua data diterima, makanya ini kami meminta masing-masing SKPD agar tidak terlambat mengirimkan data, supaya tidak ada keterlambatan penerimaan THR,” pungkas Hendry.

Reporter: Firmansyah
Editor  : Linda Kusuma

| video rekomendasi untuk anda: