Beranda Peristiwa Peneliti Kemendagri Heran Tersangka Korupsi Bisa Menang Pilkada

Peneliti Kemendagri Heran Tersangka Korupsi Bisa Menang Pilkada

BERBAGI

Tulungagung, AGTVnews.com – Kemenangan pasangan petaha Syahri Mulyo – Maryoto Bhirowo dalam Pilkada di Kabupaten Tulungagung menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penyebabnya, cabub Syahri Mulyo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap peningkatan infrastruktur peningkatan jalan, pada akhir masa kampanye.

Menurut Kemendagri, Kabupaten Tulungagung bukan satu satunya wilayah yang petahananya menjadi tersangka namun tetap menang mutlak. Untuk itu perlu dikaji kembali penyebab hal ini bisa terjadi.

Ditemui saat berkoordinasi di KPU Tulungagung, peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Sofyan Muslim mengatakan, bakal melakukan survei selama 3 hari di Tulungagung. Survei tersebut dilakukan di sejumlah kecamatan.

| Baca Juga:  Partisipasi Pemilih pada Coblos Ulang Turun

Dua kecamatan merupakan kecamatan dimana pasangan Syahri Mulyo – Maryoto mengalami kekalahan. Serta kecamatan lainnya yang dipilih adalah kecamatan dimana pasangan Syahri Mulyo – Maryoto memperoleh suara mutlak.

“Yang menjadi sorotan kami itu, bagaimana sih persepsi masyarakat mengenai pemimpin yang bersih? Oleh sebab itu kami ingin memotret apa yang terjadi di masyarakat, jangan-jangan masyarakat sudah permisive dengan tindakan korupsi. Oleh sebab itu kami akan melakukan survei di 6 lokasi,” ujarnya, Kamis (12/7/2018).

Dalam survei yang dilakukan, Kemendagri akan melakukan pemantauan beberapa hal diantaranya pandangan masyarakat mengenai pemerintahan yang bersih, pendistribusian logistik Pilkada, serta netralitas ASN dalam pilkada hingga masalah pengamanan selama pilkada berlangsung.

| Baca Juga:  Pilkada 2018, Golkar Rekom Bunda Ita

Hal ini dilakukan untuk memperoleh data lengkap mengenai anomali kemenangan pasangan calon kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka namun tetap memenangi pemilu.

“Hasil survei tersebut nantinya akan dirumuskan secara internal oleh Kementerian Dalam Negeri untuk selanjutnya akan dijadikan sebuah kebijakan yang mampu menghasilkan pemerintahan yang bebas dari praktek praktek korupsi,” pungkas Sofyan.(*)

Reporter: Firmanto Imansyah
Editor  : Linda Kusuma