Beranda Pemerintahan Ratusan Guru Honorer di Blitar Juga Mogok Mengajar

Ratusan Guru Honorer di Blitar Juga Mogok Mengajar

BERBAGI
Ratusan guru dan pegawai honorer di KEcamatan Wonodadi Kabupaten Blitar berunjuk rasa di halaman UPTD Dinas Pendidikan, Kamis (20/9/2018).

AGTVnews.com – Sekitar 200 guru honorer kategori dua (K2) Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar berunjuk rasa di UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Wonodadi, Kamis (20/9/2018). Aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk memprotes batasan usia yang ditetapkan dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.

Sesuai Permen PAN-RB 36/2018, batas usia bagi pegawai K2 yang ingin ikut seleksi CPNS 2018 maksimal adalah 35 tahun per 1 Agustus 2018. Sedangkan sebagian besar honorer K2 di Kecamatan Wonodadi yang terdiri Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sudah berusia lebih dari 35 tahun.

Aksi unjuk rasa ini dilanjutkan dengan aksi mogok mengajar di sejumlah sekolah di Kecamatan Wonodadi hingga hari Selasa, 25 September 2018.

“Intinya kami ingin pengabdian kami dihargai. Bayangkan saja kami rata-rata sudah mengabdi puluhan tahun. Lalu hanya karena batasan usia kami tidak bisa ikut seleksi CPNS,” ungkap Dwi R. Setya Ningsih, GTT UPTD SD Desa Gandekan 4 Kecamatan Wonodadi.

| Baca Juga:  PKL Ponorogo Tetap Tolak Relokasi

Menurut dia, di Kecamatan Wonodadi hanya segelintir honorer K2 yang bisa mengikuti seleksi CPNS 2018, sisanya terkendala batasan usia. Pihaknya berharap aksi tersebut mendapat respon dari pemerintah sehingga mereka memiliki harapan mendapatkan SK CPNS setelah puluhan tahun mengabdi.

“Apalagi tahun 2018-2019 ini juga banyak guru yang sudah purna tugas. Untuk itu tolonglah keberadaan kami ini dilirik dan tidak diabaikan dipandang sebelah mata,” imbuhnya.

Berdampak di Proses Mengajar

Ketua Korwil Dinas Pendidikan Wonodadi Hairi mengatakan, akibat aksi ini proses belajar mengajar di sejumlah SD di Wonodadi menjadi terganggu. Apalagi saat ini seluruh sekolah tengah melaksanakan Ujian Tengah Semester.

| Baca Juga:  Tingkat Kelulusan CPNS Minim, Ratusan Formasi Masih Kosong

UTS tersebut tidak berjalan maksimal karena per sekolah hanya dijaga oleh tiga orang guru, meliputi Kepala Sekolah dan dua orang guru PNS. “Kami memahami keresahan guru honorer K2 namun kita tidak berbuat banyak,” ungkap Hairi.

Dihubungi terpisah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Budi Kusumarjaka mengatakan, pengangkatan honorer K2 merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Selama ini pemerintah daerah hanya bisa berupaya untuk menyampaikan aspirasi GTT dan PTT ke Pemerintah Pusat. Meski begitu, pihaknya berjanji akan terus berupaya untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

“Kami meminta agar GTT dan PTT ini memikirkan dampak baik dan dampak buruk atas apa yang mereka lakukan artinya jangan sampai menelantarkan anak didik mereka masing-masing. Kami di daerah tidak bisa berbuat banyak selain mengusulkan,” pintanya.

Reporter: Ana Alana
Editor  : Yusuf Saputro