Beranda Peristiwa Bantah Terima Panggilan KPK, Ini Penjelasan Bupati

Bantah Terima Panggilan KPK, Ini Penjelasan Bupati

BERBAGI
Bupati Blitar, Rijanto.(foto:ana alana)

Blitar, AGTVnews.com – Bupati Blitar Rijanto akhirnya memberikan klarifikasi, terkait kabar pemanggilan pemeriksaan terhadap dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam jumpa pers yang digelar di pendopo Kabupaten Blitar, Rijanto mengaku memang mendapatkan surat berlogo KPK, Sabtu (13/10/2018).

“Ya saya memang menerima surat. Setelah saya baca saya terus terang kaget, karena saya merasa selama ini sudah bekerja sesuai aturan memberi pelayanan yang baik. Namun saya, saat itu berkomitmen jika memang ada panggilan saya akan datang,” ungkap Rijanto.

Namun setelah dicermati, mantan kepala Dinas Pendidikan ini mengaku ragu dengan keaslian surat yang diterimanya. Ia pun sempat menanyakan kepada sejumlah pihak, terkait prosedur pemanggilan KPK. Sebelum akhirnya tim Pemkab Blitar melakukan klarifikasi ke KPK dan mendapatkan jawaban jika surat itu palsu.

| Baca Juga:  KPK Awasi PPDB SMA/SMK Tahun Ajaran 2019/2020

“Setelah diklarifikasi Insyaallah panggilan pemeriksaan untuk saya itu tidak ada,” terangnya.

|video rekomendasi untuk anda:

 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=3B_GVvCPr7A?showinfo=0&w=480&h=270]

 

 

Menurut Rijanto, salah satu poin yang membuat surat tersebut diragukan keaslianya, adalah tentang materi pemanggilan. Di dalam surat tidak dijelaskan pemanggilan terkait kasus atas tersangka siapa. Dalam surat itu hanya disebutkan pemanggilan itu terkait dugaan gratifikasi.

“Padahal saya tanya rekan-rekan saya kalau model surat KPK pasti disebutkan pemeriksaan atas tersangka siapa dan kasus apa. Selain itu juga masih ada kejanggalan lain, seperti kop surat dan nomor surat. Kami orang birokrasi jadi kalau masalah surat menyurat Insyaallah kami tahu seharusnya susunanya seperti apa,” jelasnya.

| Baca Juga:  Salah Satu Aset Yang Disita KPK Ditafsir lebih Dari 1 M

Rijanto mengaku belum akan mengambil langkah lebih jauh terkait surat palsu ini. Pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait. Seperti kepolisian dan Kominfo, untuk menentukan langkah yang tepat.

Selain Bupati Rijanto, surat berlogo KPK ini juga diterima sejumlah pejabat lain di Pemkab Blitar. Pejabat tersebut diantaranya, staf Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto. Materi pemanggilan yang tertera antara surat yang satu dengan yang lainya juga berbeda-beda.

Jika surat yang ditujukan kepada Bupati Rijanto terkait dengan dugaan gratifikasi, surat untk staf PUPR adalah pemeriksaan terkait pengadaan barang. Sedangkan kepada ketua DPRD terkait Jasmas.(*)

Reporter: Ana Alana
Editor: Linda Kusuma