Beranda Pemerintahan Masuk PSN, DPRD Kabupaten Kediri Belum Restui Pembangunan Bandara

Masuk PSN, DPRD Kabupaten Kediri Belum Restui Pembangunan Bandara

BERBAGI
gedung DPRD Kabupaten Kediri.(foto:m ubaidillah)

AGTVnews.com – Pembangunan Bandara Kediri sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Meskidemikian, Mega Proyek di Kabupaten Kediri yang diprakasai PT Gudang Garam tbk tersebut belum mendapat restu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Sentor Djamaludin mengatakan, ijin pembangunan tersebut tidak serta merta diberikan. Karena harus memperhatikan dampak dan aspek sosial nantinya.

“Meskipun sudah masuk dalam PSN kita perlu tahu dulu perubahan RT/RW-nya bagaimana, dampak – dampak sosialnya bagaimana dan perizinannya bagaimana,” kata Sentot, Rabu (10/10/2018).

Sentot menambahkan, selain perubahan RT/RW, ada beberapa aspek lain yang dipertimbangkan dewan, diantaranya imbal balik yang diterima warga sekitar.

|video rekomendasi untuk anda:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=25cCtmE981Q?showinfo=0&w=480&h=270]

 

 

“Artinya jangan sampai nanti warga mendapatkan dampak negatif dari pembangunan itu, apalagi setelah dibangun nanti malah timbul kegaduhan, ada yang merasa diasingkan,” katanya.

| Baca Juga:  Tumpukan Batu Bata Kuno Ditemukan di Area Lahan Pembangunan Bandara Kediri

“Seperti misal di Bandara Surabaya, itu kan para warga sekitarnya di jadikan pekerja disana, maksutnya walaupun pekerja di tingkat bawah, namun kan ada dampak positifnya,”imbuh Sentot.

Menurut Sentot, sejak awal adanya wacana pembangunan bandara tersebut,dewan sama sekali belum pernah melakukan pengecekan tanah yang telah dibeli.

“Hasil hearing kemarin, apa yang disampaikan pihak GG, kita masih buta samasekali. Karena kita belum pernahmengecek kesanan. Rencananya, dalam waktu dekat kita akan cek langsung,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur PT Surya Dhoho Investama pengembang proyek bandara, Herry Susianto, membenarkan terkait adanya perubahan RT/RW di lahan bakal bandara yang dibangun oleh perusahaannya. Menurutnya, perubahan RT/RW tersebut memang perlu diselesaikan segera.

| Baca Juga:  Makam Leluhur Akan Digusur untuk Bandara, Warga Mengadu ke DPRD

“Yang perlu diselesaikan adalah rencana lokasi pembangunan bandara yang saat ini belum sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang permukiman perkotaan. Peruntukannya kan bukan bandara. Sehingga itu perlu disesuaikan,” katanya.

Terkait ijin Herry mengaku memang belum semua perijinan dipenuhi, karena masih ada beberapa perizinan yang tergantung pada Perubahan RT/RW.

“Ijin belum semuanya. Ada ijin yang tergantung RT/RW nya. Kalau ada ijin yang tidak terkendala itu, ya kita selesaikan segera. Termasuk Amdal yang saat ini sedang diproses,” pungkas Herry.

Pembangunan bandara di wilayah kabupaten Kediri ini diharapkan mampu meningkatkan kehidupan perekonomian Jawa Timur dibagian wilayah selatan.(*)

Reporter: M Ubaidillah
Editor: Linda Kusuma