Beranda Hukum Kriminal Pemkab Blitar Resmi Laporkan Dugaan Penyebaran Berita Bohong ke Polres Blitar

Pemkab Blitar Resmi Laporkan Dugaan Penyebaran Berita Bohong ke Polres Blitar

BERBAGI
Kapolres Blitar tunjukkan beberapa bukti umum yang didapat.(foto:ana alana)

AGTVnews.com – Pemerintah Kabupaten Blitar resmi melaporkan dugaan tindak pidana menyiarkan atau memberitakan kebohongan melalui media sosial Facebook, ke Polres Blitar.

Pelaporan ini dilakukan menyusul viralnya unggahan akun Facebook tersebut, yang mengatakan bahwa Bupati Blitar menerima surat panggilan dari KPK. Hal ini mengakibatkan kegaduhan di lingkup pemerintahan Kabupaten Blitar.

Kapolres Blitar AKBP Anissullah M Ridha mengatakan, pelaporan ini dilakukan oleh Kabag Hukum Pemkab Blitar Agus Sunanto dengan nomor laporan B/315/X/2018/SPK/Jatim/Res Blitar tanggal 16 Oktober 2018.

Dengan terlapor pemilik akun Facebook berinisial TR yang pertama kali mengunggah isu surat panggilan pemeriksaan oleh KPK terhadap Bupati Blitar Rijanto.

|video rekomendasi untuk anda:

 
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=SzxtDUVOG7Y?showinfo=0&w=480&h=270]
 

“Yang dilaporkan pemilik atau yang bertanggung jawab terhadap akun Facebook berinisial TR. Dengan pelaporan ini Polres Blitar secara resmi segera memulai proses penyelidikan hingga proses penyidikan terkait perkara dugaan pemberitaan berkonten tidak benar,” ungkap Kapolres Blitar AKBP Anissullah M Ridha, Rabu (17/10/2018).

| Baca Juga:  Polisi Pastikan Benda Mirip Bom di Kantor Kontraktor Blitar Tidak Miliki Daya Ledak

Kapolres menambahkan, saat ini Polres Blitar tengah mengumpulkan sejumlah barang bukti yang sifatnya umum. barang bukti tersebut diantaranya mengidentifikasi konten atau isi media sosial terlapor.

Selain itu, polisi juga melakukan wawancara terhadap beberapa orang yang diduga mengetahui penerimaan surat yang berisi panggilan pemeriksaan dari KPK yang diduga palsu. Serta orang-orang yang meupload tanggapan terhadap isi atau konten media sosial terlapor.

“Untuk pemeriksaan kita masih membuat rencana penyelidikan. Namun untuk wawancara sudah kami lakukan,” imbuhnya.

Dalam kasus ini, Polres Blitar menerapkan Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik. Jika terbukti terlapor terancam hukuman 6 tahun penjara.

| Baca Juga:  Tawuran di Karnaval Blitar Minuman Keras Jadi Pemicunya

Sementara terkait dengan pembuat surat palsu pihaknya belum bisa banyak berkomentar karena tindak lanjutnya harus ada penjelasan resmi dari KPK. Polres Blitar sendiri saat ini sudah berkoordinasi dengan KPK terkait surat palsu tersebut.

“Kami masih berkoordinasi dengan KPK. Kita masih harus menerima penjelasan resmi dari KPK,” kata Anissullah.

Sebelumnya, beredar unggahan di media sosial facebook terkait surat panggilan pemeriksaan berlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditujukan kepada Bupati Blitar Rijanto dan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Blitar.

Belakangan diduga surat tersebut adalah palsu, bahkan beberapa kali Bupati Blitar Rijanto memberikan klarifikasi terhadap masalah ini.(*)

Reporter: Ana Alana
Editor: Linda Kusuma