Beranda Hukum Kriminal Aktivis Anti Korupsi Tersangka UU ITE Daftarkan Praperadilan Lawan Polres Blitar

Aktivis Anti Korupsi Tersangka UU ITE Daftarkan Praperadilan Lawan Polres Blitar

BERBAGI
Aktivis Anti Korupsi, Trijanto dan pengacar M Sholeh. (foto: Ana Alana)

AGTVnews.com – Aktivis anti korupsi Blitar Mohamad Trijanto, tersangka kasus dugaan pelanggaran undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) mengajukan gugatan praperadilan melawan Polres Blitar, ke Pengadilan Negeri Blitar, Jumat (7/12/2018).

Mohamad Trijanto datang ke Pengadilan Negeri Blitar sekitar pukul 13.00 WIB, bersama tim kuasa hukum dan massa pendukung.

“Hari ini kami daftarkan praperadilan terkait penetapan Trijanto sebagai tersangka,” ungkap M Sholeh, kuasa hukum Mohamad Trijanto.

Menurut M Sholeh, praperadilan ini diajukan karena ada sejumlah kejanggalan dalam penetapan Mohamad Trijanto sebagai tersangka. Penyidik Polres Blitar dinilai tidak prosedural dalam menetapkan Trijanto sebagai tersangka.

|simak video berita terkait:

 

Dalam kasus ini tidak dilakukan gelar perkara yang mengundang semua pihak supaya ada azas keterbukaan apakah memang kasus ini cukup bukti baik menurut UU ITE maupun UU nomer 1 tahun 46.

Kejanggalan lain yang diutarakan M Sholeh, kasus ini dilaporkan bagian hukum tanggal 16 Oktober dan sprindik juga terbit di tanggal yang sama. Padahal seharusnya proses penyidikan harus melalui penyelidikan terlebih dulu.

“Ketika peristiwa itu ada, maka ditingkatkan jadi penyidikan untuk mencari tersangka. Faktanya Trijanto baru diperiksa tanggal 22 Oktober, begitu juga Bupati Blitar Rijanto. Kok sprindik bisa keluar 16 Oktober,” ungkap M Sholeh.

| Baca Juga:  Korban Kecelakaan Bus Pariwisata Rombongan Guru TK Tulungagung di Blitar Bertambah

Ditambahkan M Sholeh, “inilah yang menurut kami membuat proses penetapan Trijanto sebagai tersangka tidak prosedural sehingga menjadi cacat hukum. Kalau itu cacat hukum maka konsekuensinya lembaga praperadilan harus membatalkan status tersangka Trijanto,” ungkap M Sholeh.

Pihaknya juga mempertanyakan, apakah kasus ini masuk dalam wilayah yuridiksi Polres Blitar. Sebab, Mohamad Trijanto mengunggah status Facebook di Kota Blitar sehingga yang berwenang mengusut adalah Polres Blitar Kota.

“Trijanto itu tinggalnya di Kota Blitar, dia mengunggah status Facebook itu juga di Kota Blitar. Kenapa kemudian justru yang mengusut Polres Blitar, bukan Polres Blitar Kota,” paparnya.

M Sholeh menyayangkan hanya Trijanto sebagai pengunggah yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara dua orang lainya yang pertama kali menginfokan adanya surat panggilan palsu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Bupati Blitar adalah seseorang berinisial YG dan T tidak ditetapkan sebagai tersangka.

“Kedua orang ini harusnya jadi tersangka lebih dulu baru Trijanto. Karena mereka berdua yang bertanggung jawan pertama kali memberi informasi terkait surat itu,” tegasnya.

| Baca Juga:  Lalai, Pengemudi Minibus Laka Tahun Baru Jadi Tersangka

Apalagi,lanjut Sholeh, dalam penanganan kasus ini penyidik Polres Blitar juga dinilai pilih kasih. Sebab, Bupati Blitar Rijanto diperiksa di Pendopo Kabupaten Blitar bukan dipanggil ke Polres Blitar.

“Bupati pun diperiksa tidak di Polres tapi di pendopo. Ini menurut kami menyakitkan, seakan-akan yg namanya pelapor dan terlapor ada kelasnya. Padahal siapapun di mata hukum itu sama mau bupati mau presiden mau tukang becak semua sama,” kata Sholeh.

Dengan fakta ini pihaknya berharap ada keberanian dari hakim praperadilan untuk mencabut status tersangka Trijanto.

Sebelumnya, Kasubag Humas Polres Blitar Iptu M Burhanudin mengatakan penetapan Mohamad Trijanto sebagai tersangka telah sesuai prosedur yang ada.

Termasuk gelar perkara yang disoal tim kuasa hukum Mohamad Trijanto dengan alasan penyidik tidak mendatangkan semua pihak dalam gelar perkara agar ada azas keterbukaan.

“Gelar perkara sudah kami lakukan intern pihak kepolisian, dan proses itu tidak perlu kami publikasikan. Gak masalah jika terlapor merasa keberatan, karena itu haknya dia,” ungkapnya.(*)

Reporter: Ana Alana
Editor : Linda Kusuma