Beranda Advetorial Perbup Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kediri Disahkan

Perbup Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kediri Disahkan

BERBAGI
kepala dinas Kominfo Kabupaten Kediri, Krisna Setiawan.(foto:ist)

AGTVnews.com – Bupati Kediri akhirnya mengesahkan Peraturan Bupati no 56 tahun 2018 Tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Perbup ini sebagai tindak lanjut dari rangkaian konsultasi terkait hasil uji materi Perda nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ke Kementerian Dalam Negeri dan Biro Hukum Propinsi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kediri, Krisna Setiawan mengatakan pengesahan ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri terkait pelaksanaan pengisian perangkat desa.

“Sejak keluarnya hasil uji materi oleh Mahkamah Agung terhadap Perda nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemkab Kediri langsung melakukan langkah – langhkah konsultasi dan koordinasi untuk menindaklanjuti hasil uji materi tersebut,” jelas Krisna, Selasa (18/12/2018).

| Baca Juga:  Kominfo Kabupaten Kediri Beri Edukasi Masyarakat Tentang Teknologi

|video rekomendasi untuk anda:


Krisna menambahkan, persiapan-persiapan tersebut dilakukan sambil menunggu jawaban tertulis dari Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar untuk menentukan penyesuaian peraturan. Setelah jawaban tertulis diperoleh pada tanggal 7 Desember 2018 yang pada dasarnya tindak lanjut dari hasil uji materi adalah dengan melakukan perubahan peraturan bupati.

“Uji materi ini dilakukan dalam 3 hari kerja, perubahan Perbup tersebut dimaksud sebelum disahkan tersebut, Pemkab sudah menyiapkan jauh hari sebelum ada jawaban dari Kemendagri dan tanpa tekanan dari pihak manapun,” tandas Krisna.

Secara substansi, materi utama dari Perbup nomor 56 Tahun 2018 ini adalah pelaksanaan pengisian perangkat desa dilaksanakan oleh desa melalui Tim Pengangkatan Perangkat Desa.

| Baca Juga:  Dukung dan Berdayakan Difabel, Pemkab Kediri Gelar Sosialisasi

Tim inilah yang bertugas melaksakanan proses dan tahapan pengangkatan perangkat desa mulai dari penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.

“Kewenangan dari Bupati adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan perangkat desa yang dapat didelegasikan kepada tim pembinaan dan pengawasan kecamatan,” jelas Krisna.

Dengan telah disahkannya peraturan bupati tersebut, diharapkan pengisian perangkat desa dapat segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk selanjutnya akan segera dilaksanakan sosialisasi Perbup nomor 56 Tahun 2018 supaya semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengisian perangkat desa ini dapat memahami dan mengaplikasikan dalam proses pengisian perangkat desa.(*)

Reporter: Wiji Guntoro
Editor: Linda Kusuma