Beranda Pemerintahan Belum Miliki Wali Kota Definitif, Pemkot Belum Miliki Rencana Apapun

Belum Miliki Wali Kota Definitif, Pemkot Belum Miliki Rencana Apapun

BERBAGI
Santoso, Wakil Walikota Blitar. (foto: Ana Alana)

AGTVnews.com – Kota Blitar hingga saat ini masih belum memiliki wali kota definitif, setelah Wali Kota Blitar non aktif, M Samanhudi Anwar divonis oleh Pengadilan Tipikor surabaya.

Saat M Samanhudi Anwar ditahan KPK hingga menerima vonis, roda pemerintahan dipimpin Wakil Wali Kota Blitar Santoso sebagai pelaksana tugas (Plt).

Kondisi ini menjadikan roda pemerintahan Kota Blitar terganggu, karena Santoso tidak mempunyai kewenangan stategis untuk menentukan kebijakan publik. Apalagi saat ini Pemkot Blitar memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dirampungkan.

Menanggapi hal ini Santoso mengakui memang belum memiliki rencana apapun untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan Kota Blitar.

|simak video berita terkait:

 

Hal ini karena, kuasa hukum Samanhudi masih menyatakan pikir-pikir dengan vonis yang dijatuhkan. Untuk itu pihaknya masih akan menunggu sepekan usai vonis untuk menentukan langkah yang akan diambil Pemkot Blitar.

“Kami masih menunggu sepekan setelah vonis dijatuhkan, baru langkah selanjutnya akan kami sampaikan. Mekanisme ada di dewan. Masih harus sidang paripurna, kemudian diusulkan Gubernur. Pemerintah daerah hanya sebatas memberikan pengantar saja. Belum ada nama sama sekali,” jelas Santoso, Kamis (31/1/2019).

Sementara, saat ini DPRD Kota Blitar memilih untuk konsultasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kekosongan pimpinan di Kota Blitar.

| Baca Juga:  Samanhudi Diberhentikan, Santoso Resmi Jabat Plt Wali Kota Blitar

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Totok Sugiarto mengatakan, pihaknya ingin meminta masukan Kemendagri soal rencana pemberhentian dan pengangkatan wali kota Blitar. Termasuk persiapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pemilihan dan pengangkatan wali kota dan wakil wali kota.

“Kami konsultasi ke Kemendagri. Terkait pembentukan Pansus. Meski kami belum tau Wali Kota non aktif mengajukan banding atau tidak kan Pansus harus tetap dibentuk,” jelas Totok Sugiarto.

Untuk itu dalam konsultasi ini, DPRD juga ingin memastikan apakah setelah vonis keluar, Mendagri akan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian permanen untuk Samanhudi. Meski sebelumnya Biro Hukum Pemprov Jatim sudah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara Wali Kota Blitar, M Samanhudi Anwar.

“Intinya kami ingin minta masukan Kemendagri untuk persiapan membuat Pansus. Sampai sekarang pak Samanhudi juga masih pikir-pikir apakah mengajukan banding atau menerima vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadikan Tipikor Surabaya. Tetapi apakah nanti Samanhudi banding atau tidak, Pansus tetap harus dibentuk,” pungkasnya.(*)

Reporter: Ana Alana
Editor: Linda Kusuma

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here