Beranda Advetorial Gelar Sidang Paripurna, Pemkot Kediri Akan Tata Perumahan Dengan Regulasi

Gelar Sidang Paripurna, Pemkot Kediri Akan Tata Perumahan Dengan Regulasi

BERBAGI

AGTVnews.com – Tingginya pertumbuhan perumahan dan pemukiman yang sangat pesat, dinilai pemerintah Kota Kediri akan memunculkan permasalahan. Untuk itu pemerintah akan melakukan penataan melalui regulasi.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Walikota Kediri Lilik Muhibbah dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri, Kamis (21/2/2019).

Sidang paripuna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon. Dalam sidang ini Lilik Muhibbah memberikan penjelasan terhadap dua Raperda.

Yakni, Raperda tentang Penyelenggaraan dan Kawasan Permukiman serta Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Kediri Nomor 2 tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dhaha.

|video rekomendasi untuk anda:

 
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=0nE8klYGh3I?showinfo=0&w=480&h=270]

Lilik Muhibbah mengatakan kebutuhan masyarakat akan pemukiman dan perumahan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Terhadap kebutuhan itu, telah menimbulkan lahan baru bagi pengusaha untuk membuat perumahan-perumahan yang terjangkau dan murah.

| Baca Juga:  GOW Kota Kediri Gelar Musda Evaluasi Program Kerja

“Masalah perumahan ini sangat penting sehingga tumbuh banyak perumahan yang kurang layak dan terkoordinir dengan baik. Maka dengan mengajukan Raperda ini kami berharap perumahan bisa tertata dengan baik dan memenuhi syarat,” jelasnya.

Ning Lik sapaan akrab wakil walikota ini menambahkan bahwa permasalahan yang masih sering terjadi dalam perumahan dan permukiman di Kota Kediri adalah rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kurangnya lahan dan makam.

“Selain RTRW kesiapannya harus ada makam dan lahan. Sehingga memang masih banyak yang harus dibenahi,” imbuhnya.

| Baca Juga:  Ribuan Linmas Kota Kediri Ikuti Simulasi Pengamanan Pemilu

Sementara mengenai perubahan atas Raperda Kota Kediri Nomor 2 tahun 2015 ini dilatarbelakangi oleh penyesuaian beberapa ketentuan yang ada terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

Peraturan perundangan tersebut yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

“Ini selaras dengan azaz hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatakan peraturan perundang-undangan yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya,” pungkasnya.(*)

Advetorial Humas Pemkot Kediri