Beranda Politik Tiga Caleg di Blitar Kena Sanksi Administrasi Bawaslu

Tiga Caleg di Blitar Kena Sanksi Administrasi Bawaslu

BERBAGI
Bawaslu Kabupaten Blitar memberikan sanksi administartif terhadap tiiga caleg.(foto: Ana Alana)

AGTVnews.com – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar memberikan sanksi administrasi berupa teguran keras kepada tiga calon legislatif, Senin (4/3/2019).

Ketiganya yakni Sri Rahayu Caleg DPR RI dari PDIP dapil Jawa Timur VI, Gatot Darwoto Caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP dapil Blitar VI dan Neni Amalia Caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP dapil II.

Pernyataan ini disampaikan Komisioner Bawaslu Kabupaten Blitar Bidang Penyelesaian Sengketa, Arif Syarwani, usai sidang putusan pelanggaran kampanye yang dilakukan Sri Rahayu dan Gatot Darwoto.

“Pelanggaran kampanye ini dilaporkan oleh Panwascam Kecamatan Binangun, dengan terlapor dua orang diantaranya Sri Rahayu dan Gatot Darwoto,” ungkap Arif Syarwani.

| Baca Juga:  Kampanye Pemilu 2019 Dimulai, Sekda Imbau ASN Hati-Hati Bermedsos

|video rekomendasi untuk anda:

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=3LtUAP7jteM?showinfo=0&w=480&h=270]

Keduanya, melakukan pelanggaran kampanye saat mengadakan kegiatan di salah satu rumah warga di Kecamatan Binangun.

Dalam kegiatan itu petugas Panwascam yang melakukan pengawasan menemukan keduanya terbukti melakukan kampanye tanpa mengurus surat pemberitahuan kepada kepolisian yang ditembuskan ke KPU dan Bawaslu.

Menurut Arif, syarat kampanye tatap muka berdasarkan PKPU pasal 29 nomer 33 yakni setiap pertemuan tatap muka, caleg harus mengurus surat-surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) ke kepolosian yang ditembuskan ke KPU dan Bawaslu.

“Unsur kampanye keduanya adalah pada saat pertemuan menunjukan spesimen surat suara DPR RI dan DPRD Kabupaten Blitar. Kemudian keduanya mengarahkan kepada peserta kegiatan untuk mencoblos dua nama dalam spesimen surat suara itu,” jelas Arif.

| Baca Juga:  Ratusan APK Caleg di Kota Kediri Tidak Berijin

Namun keduanya tidak bisa menunjukan surat pemberitahuan kepada kepolisian yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu,” imbuhnya.

Sebelumnya dalam perkara yang sama Caleg DPRD Kabupaten Blitar dari PDIP Neni Amalia juga pernah melakukan perkara serupa di Kecamatan Sanankulon. Perkaranya sudah diputus beberapa minggu lalu. Sama dengan Sri Rahayu dan Gatot Darwoto, Bawaslu juga memberikan sanksi peringatan kepada Neni Amalia.

“Semuanya sama, berkampanye tanpa mengurus surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK),” pungkasnya.(*)

Reporter: Ana Alana
Editor: Linda Kusuma