Beranda Pemerintahan Cacat Hukum, Mantan PNS di Tulungagung Gugat Pemkab Setempat

Cacat Hukum, Mantan PNS di Tulungagung Gugat Pemkab Setempat

BERBAGI
Kabag humas dan protolore Pemkab Tulungagung. Sudarmadji. (foto: firmanto Imansyah)

AGTVnews – Dua guru SMP Negeri 2 Tulungagung yang diberhentikan tidak hormat menggugat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUBN).

Kedua mantan PNS ini, Supraptiningsih dan Rudy Bastomi merasa SK pemberhentian mereka cacat hukum. Mantan guru tersebut dipecat setelah divonis bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi pungutan liar dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017.

Kabag humas Pemkab Tulungagung, Sudarmaji yang ditemui di kantornya membenarkan adanya gugatan tersebut. Saat ini bagian hukum pemkab Tulungagung bersama BKD sedang mengikuti proses hukumnya.

| Baca Juga:  Kejari Tulungagung Tahan Dua Tersangka Kasus Pungli PPDB

“Kemarin dari pihak bu Prapti memang mengajukan PUTN dan ini prosesnya masih berjalan,” ujarnya, Senin (6/5/2019).

|video rekomendasi untuk anda:

 
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=EnCuN1f-a1M?showinfo=0&w=480&h=270]

Sudarmaji menjelaskan, gugatan yang diterima oleh pemkab tersebut harus dihadapi dan pihaknya menilai ini sebagai langkah maju demi penegakan hukum dan aturan kepegawaian. Pihaknya juga berharap dengan adanya gugatan ini maka semuanya bisa memahami proses hukum peradilan yang berlaku.

“Ini langkah maju dan sekaligus pembelajaran bagi yang lain, agar taat aturan yang ada ditegakkan sesuai petunjuknya. Jika dalam hasil sidang gugatan mengharuskan keduanya untuk bisa aktif kembali sebagai guru, maka pihaknya akan melaksanakan perintah tersebut,” ungkapnya.

| Baca Juga:  Pemkab Kediri Kukuhkan Satgas Saber Pungli

Untuk mengetahui secara detail, perkembangan gugatan tersebut, Sudarmaji meminta untuk mengkonfirmasi langsung kepada Kabag Hukum Pemkab Tulungagung, Saiful.

Namun hingga Senin (6/5/2019) siang, Saiful belum bisa ditemui karena tengah mengikuti rapat internal.

Sementara itu, ditemui sebelumnya, pengacara kedua penggugat, Darusman mengatakan, kejanggalan pada SK tersebut adalah, penandatanganan surat yang dilakukan oleh Plt Bupati dan bukan oleh Bupati.(*)

Reporter: Firmanto Imansyah
Editor : Linda Kusuma