Beranda Politik Jadi Tersangka KPK, Supriyono Peroleh Suara Tertingi Dalam Pemilihan Caleg

Jadi Tersangka KPK, Supriyono Peroleh Suara Tertingi Dalam Pemilihan Caleg

BERBAGI
Mustofa, Ketua KPU Tulungagung. (foto:firmanto imansyah)

AGTVnews.com – Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 – 2019, Supriyono, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski demikian, ternyata Supriyono memperoleh suara tertinggi dalam pemilihan caleg April 2019 lalu. Dengan adanya kondisi ini, Supriyono bisa kembali menjabat sebagai anggota DPRD dari PDI Perjuangan.

Menanggapi hal tersebut Ketua KPU Tulungagung, Mustofa mengatakan pihaknya masih menunggu hasil akhir penghitungan oleh KPU RI yang disampaikan pada 22 Mei mendatang.

“Bahwa penetapan perolehan kursi saat ini belum waktunya, nunggu 22 Mei, itupun tidak bisa secara langsung karena masih ada jeda 3 hari bagi yang keberatan” ujar Mustofa, Rabu (15/5/2019).

|video rekomendasi untuk anda:

 

Namun pihaknya tidak menampik jika Supriyono memiliki potensi yang besar untuk kembali menduduki salah satu kursi di DPRD dari dapil I Kabupaten Tulungagung. Hal ini sesuai dengan hitungan perolehan sementara.

Sampai saat ini PDI Perjuangan diprediksikan bakal memperoleh 3 kursi di dapil I, dimana Supriyono memperoleh suara paling banyak di internal partai PDI Perjuangan.

| Baca Juga:  Sengketa Bacaleg Berlanjut, Sidang Ajudikasi Berlanjut Pekan Depan

“Kalau berdasar hasil rekap kemarin, memang untuk dapil I PDI Perjuangan dapat 3 kursi. Termasuk beliaunya ini mendapat suara tertinggi di partai,” ungkapnya.

Mustofa menjelaskan, dengan statusnya yang masih tersangka, bisa saja yang bersangkutan untuk tetap dilantik sebagai anggota dewan terpilih. Namun mekanisme pelantikannya bakal diserahkan kepada KPK mengingat saat ini statusnya sebagai tersangka oleh KPK.

“Ya kalau pelantikan masih berstatus tersangka dan KPK mengijinkan karena belum ditahan maka bisa langsung dilakukan. Kalau sudah ditahan kan harus sesuai dengan mekanisme KPK,” ucapnya.

Sementara itu saat disinggung mengenai potensi dilakukannya Pergantian Antar Waktu ( PAW) anggota Dewan, Mustofa enggan berspekulasi. Namun yang jelas prosedur PAW baru bisa dilakukan setelah status hukum yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap ( inkrah).(*)

Reporter: Firmanto Imansyah
Editor: Linda Kusuma

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here