Beranda Peristiwa Resmi, Ketua DPRD Tulungagung Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

Resmi, Ketua DPRD Tulungagung Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

BERBAGI
Humas KPK Febri Diansyah (foto:ist)

AGTVnews.com – Ketua DPRD Tulungagung periode 20144-2019, Supriyono resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pernyataan ini disampaikan langsung Humas KPK, Febri Diansyah dalam siaran live melalui FB resmi KPK, Senin (13/5/2019) petang.

Supriyono ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2015-2018.

Mengutip laman resmi KPK, Febri menyebut penetapan status tersangka kepada Supriyono merupakan pengembangan kasus sebelumnya yang menyeret nama Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo.

“Dalam pengembangan berikutnya, KPK melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan kabupaten Tulungagung tahun 2015-2018,” ucap Febri.

|video rekomendasi untuk anda:

 

Dalam keterangannya, tersangka Supriyono diduga menerima suap sebesar Rp 4,88 miliar. Uang tersebut berasal dari Syahri Mulyo dan beberapa pihak lainnya untuk proses pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD/ atau APDB Perubahan mulai tahun 2015-2018.

“Tersangka SPR diduga menerima uang sekurang-kurangnya sebesar Rp 4,88 miliar selama 2015 – 2018,” lanjutnya.

Febri menjelaskan, sebelum menetapkan Supriyono sebagai tersangka, mulai 25 April kemarin pihaknya telah meminta keterangan 39 orang saksi. Para saksi ini diperiksa di Jakarta maupun di Tulungagung.

| Baca Juga:  Penuhi Panggilan Pemeriksaan, Aktivis Anti Korupsi Tersangka UU ITE Diiringi Aksi Unjuk Rasa

Orang-orang ini diduga mengetahui keterkaitan Supriyono dengan kasus sebelumnya yang menjerat Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo.

Selain itu, di dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap adanya uang yang diberikan kepada ketua DPRD.

Uang tersebut untuk biaya unduh anggaran bantuan Provinsi dan praktek uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Banprov yang dikumpulkan dari uang fee para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Tulungagung.

“Tersangka SPR disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 B UU nomer 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomer 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomer 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” jelas Febri.

Sebelumnya Supriyono dikabarkan dipanggil oleh KPK. Informasi tersebut beredar luas melalui pesan berantai whatsapp. Bahkan setelah beredarnya kabar tersebut, Supriyono tidak ngantor beberapa hari.(*)

Tim Liputan 
Editor: Linda Kusuma

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here