Beranda Advetorial DPRD Kota Kediri Sahkan Ranperda Intensif

DPRD Kota Kediri Sahkan Ranperda Intensif

BERBAGI
penandatanganan pengesahan Ranperda menjadi perda intensif oleh Ketua DPRD Kota Kediri dan Walikota Kediri. (foto:wiji guntoro)

AGTVnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif, pada Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi-fraksi di Ruang Rapat DPRD Kota Kediri, Kamis (27/6/2019).

Selain Perda inisiatif rapat paripurna juga mengesahkan Perda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Ketua DPRD Kota Kediri, Kholifi Yunon mengatakan koperasi yang memiliki peran dalam upaya memberantas rentenir harus diberdayakan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah. Karena itu DPRD Kota Kediri membuat Perda Inisiatif dan telah disahkan pada rapat paripurna tersebut.

“Koperasi ini kan sebenarnya badan usaha konstitusional tapi entah kenapa ternyata kurang (berkembang). Oleh karena itu kami merasa perlu membuat regulasi agar koperasi nanti bisa lebih berperan (dalam perekonomian),” ujarnya.

| Baca Juga:  DPM-PTSP Kota Kediri Gelar Seminar Potensi dan Peluang Investasi

|video rekomendasi untuk anda:

 

Sementara itu mengenai Usaha Mikro, Ketua Dewan menuturkan, banyak masyarakat Kota Kediri yang menggantungkan diri pada usaha skala mikro. Kondisi ini mendorong dewan membuat peraturan untuk meningkatkan perekonomian.

Diharapkan melalui Perda Usaha Mikro tersebut pemberdayaan berupa pelatihan, fasilitasi partner, atau pembinaan bisa lebih berkembang.

“Banyak warga Kota Kediri yang berada pada segmen ini. Maka dari itu kami memberi rekomendasi, paling tidak bisa memproteksi eksistensi saudara kita yang berkecimpung di usaha mikro,” imbuhnya.

Terakhir mengenai Perda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Yunon menyebut menyusutnya lahan pertanian karena pesatnya pembangunan di Kota Kediri menjadi masalah serius. Karena itu perlu adanya peraturan yang melindungi lahan untuk memperkuat upaya ketahanan pangan di daerah.

| Baca Juga:  Pemkot Kediri Gelar Silahturahmi FKUB dan Forkopimda

Sementara itu Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, memaparkan meski fokus pembangunan kota menitikberatkan pada perdagangan dan jasa tetap tidak melupakan bidang lain seperti halnya pertanian.

Ancang-ancang lebih awal diambil untuk melindungi persentase lahan pertanian dari pembangunan yang ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri.

“Dalam membuat RTRW dan RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) itu, kami selalu mewaspadai hal itu. Kami punya persentase yang ditentukan oleh pemerintah pusat, berapa padi ton padi yang dihasilkan kami harus menjaga itu,” tutupnya.

Sidang paripurna ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Kediri, Budwi Sunu, Staf Ahli, anggota dewan, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (*)

Advetorial Bagian Humas dan Protokol Pemkot Kediri