Beranda Pendidikan PPDB Zonasi, Komisi I DPRD Kota Blitar: Sistem Ini Tidak Bisa Disamaratakan

PPDB Zonasi, Komisi I DPRD Kota Blitar: Sistem Ini Tidak Bisa Disamaratakan

BERBAGI
proses PPDB di salah SMA di Kota Blitar. (foto:ana alana)

AGTVnews.com – Komisi I DPRD Kota Blitar menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan Propinsi Jatim Cabang Blitar. Rapat ini menindaklanjuti banyaknya keluhan masyarakat, khususnya di Kota Blitar terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi.

Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar, Nuhan Wahyudi mengatakan sistem zonasi tidak perlu diberlakukan jika alasanya hanya untuk pemerataan hak pendidikan. Menurut dia, diberlakukanya sistem zonasi ini tidak bisa disamaratakan di setiap daerah.

Selain audiensi dengan pihak Diknas, DPRD Kota Blitar juga akan mengirimkan surat rekomendasi evaluasi PPDB sistem zonasi kepada Kementrian Pendidikan.

| Baca Juga:  PPDB Offline Sistem Zonasi Dikeluhkan Orang Tua Siswa

“Harus dilihat kondisi masing-masing daerah. Apakah sarana dan SDMnya juga sudah merata. Kalau belum, tentu saja menjadi hal yang wajar jika banyak wali murid atau peserta didik yang kecewa tidak bisa masuk sekolah favorit di daerah tersebut. Karena keadilan itu tidak harus dengan pemerataan,” ungkap Nuhan Wahyudi, Senin (24/6/2019).

|simak video berita terkait:

 

Sementara itu, Koordinator Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Kab/Kota Blitar, Karno, menyatakan dalam proses PPDB pihaknya telah menjalankan sesuai dengan Permendikbud No 51/2018. Namun pihaknya tetap akan menyampaikan hasil rapat ini kepada Diknas Jawa Timur.

| Baca Juga:  DPRD Kota Blitar Terima Kunjungan DPRD Lampung Tengah

“Kami akan melaporkan hasil rapat ini ke Diknas Jatim secepatnya,” kata Karno.(*)

Reporter: Ana Alana
Editor: Linda Kusuma