Beranda Pendidikan Ribuan Lulusan SMP di Tulungagung Tidak Diterima di SMA Negeri

Ribuan Lulusan SMP di Tulungagung Tidak Diterima di SMA Negeri

BERBAGI
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Tulungagung, Solikin. (foto: firmanto imansyah)

AGTVnews.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK di Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan, mulai dari jalur prestasi, perpindahan tugas wali murid hingga jalur zonasi.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Tulungagung, dari 14.000 lulusan SMP sederajat pada tahun ajaran 2018-2019 kemarin, 9000 diantaranya diterima di SMA /SMK negeri sedangkan 5000 sisanya gagal diterima.

Mereka yang gagal diterima ini harus berjuang untuk masuk di lembaga SMA / SMK sederajat swasta maupun Madrasah Aliyah yang ada di kabupaten Tulungagung.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Tulungagung, Solikin mengatakan, mereka yang gagal masuk ke lembaga sekolah negeri bisa melanjutkan sekolah di SMA /SMK Swasta maupun sekolah lain sederajat.

| Baca Juga:  Sistem Zonasi SMA di Tulungagung Dikeluhkan Wali Murid

|video rekomendasi untuk anda:

 

“ Gagalnya mereka masuk ke SMA /SMK negeri ini dipengaruhi banyak sebab, salah satunya karena penerapan jalur zonasi dengan kuota penerimaan yang cukup besar, mengingat belum semua lembaga SMA tersebar di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Tulungagung,” jelasnya.

Solikin menambahkan, tidak hanya itu saja, akibat belum meratanya lokasi lembaga SMA ini mengakibatkan 3 lembaga SMA negeri gagal memenuhi jumlah siswa barunya sesuai pagu.

“Ada 3 SMA yang belum terpenuhi pagunya, SMA Pakel, Kalidawir dan Campurdarat,” tuturnya.

Solikin mengaku banyak sekali keluhan dari wali murid yang menyayangkan pelaksanaan PPDB jalur zonasi tahun ini, mengingat belum semua lembaga sekolah tersebar di masing-masing kecamatan yang ada di kabupaten Tulungagung.

| Baca Juga:  Siswa Titipan di SMP Tulungagung, Komisi A Sebut Tidak Salahi Aturan

Oleh sebab itu pihaknya mengusulkan kedepannya ada kebijakan dalam penerapan PPDB jalur zonasi, agar ada kebijakan dari pemerintah bagi peserta didik yang tinggal di kecamatan yang belum memiliki lembaga SMA, untuk bisa mendaftar di SMA lintas zonasi dengan mengandalkan nilai ujian.

“Usul kami agar tahun depan ada kebijakan untuk siswa di kecamatan yang tidak ada SMAnya agar bisa mendaftar di semua SMA dengan mengandalkan nilai ujian,” pungkasnya.(*)

Reporter: Firmanto Imansyah
Editor: Linda Kusuma