Beranda Politik Tawarkan Program Revolusi Agraria, Habib Yakin Dapat Rekom Bacabub PDI-P

Tawarkan Program Revolusi Agraria, Habib Yakin Dapat Rekom Bacabub PDI-P

BERBAGI
habib sh
Habib, SH mengembalikan formulir pendaftaran di Kantor DPC PDI Kabupaten Kediri dengan di dampingi dua sekretarisnya. (foto: ducan ananta)

AGTVnews – Salah satu bakal calon Bupati Kediri yang mendaftar di PDI-P untuk maju di Pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020 mendatang, Habib SH, merasa yakin bisa mendapatkan rekom dari PDI-P.

Saat mengembalikan formulir pendaftaran di Kantor PDI-P, Habib mengaku optimis keyakinan tersebut karena program yang dimiliknya.

“Insya Allah saya sudah niat dan bertekad bulat untuk mengajukan penjaringan bakal calon Bupati Kediri lewat PDIP. Saya akan memperjuangkan rekom PDIP,” tegas Habib, Kamis (12/9/2019).

| simak video berita terkait:

Habib mengaku, Kabupaten Kediri harus ada perubahan. Sejumlah konsep sudah dibuat dalam visi misinya untuk maju di Pilkada Kabupaten Kediri tahun depan.

“Harapan kita Kediri ada perubahan, lebih baik dan maju, saya membuatkan konsep revolusi agraria di Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri akan kita buat kota perdagangan kedua di Jawa Timur, setelah Surabaya,” tandasnya.

Habib menilai lahan di Kediri banyak yang terbengkalai dan tidak produktif. “Saya sebagai pakar Agraria Indonesia, saya melihat di Kediri, selama ini potensi kita belum dikelola secara maksimal,” bebernya.

| Baca Juga:  Hujan Deras, Kampung Inggris Terendam Banjir

Menurut Habib, pengurusan sertifikat tanah massal tersebut tidak akan membebani masyarakat. Sebab, seluruhnya akan dibiayai oleh APBD dan juga Dana Desa. Sementara, apabila ada tanah yang berstatus sengketa, pihaknya bakal memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut.

“Setifikat tanah akan kita gratiskan. Kita biayai dari APBD, dan juga bisa dari dana desa yang kita sinergikan,” imbuh Habib.

Konsep Revolusi Agraria tersebut, menurut Habib, sejalan dengan program Presiden Joko Widodo. Sementara optimalisasi pengelolaan tanah tersebut merujuk pada pasal 33 UUD 1945. Dimana, telah ada yurisprudensi berdasarkan kepurusan Mahkamah Konstituti, apabila hak Negara menguasai ada lima.

Sementara itu, PDIP Kabupaten Kediri masih menunggu kandidat lain untuk mendaftar hingga mengembalikan formulir pendaftaran penjaringan. Sebab penutupan penjaringan ini baru 14 September 2019, pukul 00.00 WIB.(*)

Reporter: Ducan Ananta
Editor  : Linda Kusuma

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here