Beranda Pemerintahan Cukup Waktu Persiapan, Tes CPNS Tulungagung Digelar Maret 2020

Cukup Waktu Persiapan, Tes CPNS Tulungagung Digelar Maret 2020

BERBAGI
Peserta tes CPNS di gedung SLG Kabupaten Kediri. (foto: istimewa)

AGTVnews.com – Kabar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemkab Tulungagung sudah beredar luas di masyarakat. Disebutkan dalam kabar tersebut bahwa rekrutmen akan digelar untuk 600 formasi pada akhir tahun 2019.

Rupanya, kabar tersebut masih belum sepenuhnya tepat. Meskipun jumlah formasinya benar sekitar 600 tenaga, namun tes penerimaan baru digelar pada Maret tahun 2020 mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tulungagung, Arief Budiono mengatakan, informasi terbaru yang diterimanya dari pemerintah pusat, pada bulan Oktober ini pemerintah akan membuka pengumuman penerimaan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tulungagung, Arief Budiono. (foto: firmanto imansyah)

Selanjutnya setelah membuka pengumuman, kemungkinan besar tes CPNS dan P3K dilaksanakan pada bulan Maret 2020. “Untuk pengumuman memang bulan Oktober ini namun pelaksanaan tesnya baru Maret 2020. Informasi yang terbaru begitu,” terang Arif ditemui reporter AGTVnews.com, Rabu (2/10/2019).

Arief menjelaskan, pihaknya tidak mengetahui alasan pemerintah pusat melaksanakan tes CPNS dan P3K pada tahun 2020. Kemungkinan karena berdekatan dengan jadwal pelantikan DPR RI dan presiden baru.

| Baca Juga:  Syarat Minimal Akreditasi B Untuk Pelamar CPNS Asal Tulungagung Dihapus

Lebih lanjut Arief menyebut, pihaknya telah mengirimkan permohonan formasi penerimaan CPNS dan P3K untuk kabupaten Tulungagung. Dengan ketentuan jumlah formasinya sekitar 600 orang. Sebanyak 30 persen merupakan CPNS dan 70 persen untuk P3K.

Pihaknya BKD mengakui kekurangan PNS di Pemkab Tulungaung masih sangat banyak. Jumlahnya mencapai ribuan namun pihaknya juga tidak bisa memohon formasi dengan jumlah sebanyak itu. Sebab sesuai dengan aturan yang ada permohonan jumlah formasi disesuaikan dengan jumlah PNS yang pensiun di tahun tersebut.

“Kalau kita mengajukannya terlalu banyak itu nantinya yang motong itu pemerintah pusat jadinya bukan lagi skala prioritas. Makanya saya mengusulkan 600an itu,” pungkasnya.(*)

Reporter: Firmanto Imansyah
Editor : Linda Kusuma

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here