Beranda Pemerintahan Penetapan Walikota Definitif Blitar Tinggal Tunggu SK Mendagri

Penetapan Walikota Definitif Blitar Tinggal Tunggu SK Mendagri

BERBAGI
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. (foto:ana alana)

AGTVnews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memproses dan mengajukan penetapan wali kota Blitar ke Menteri Dalam Negeri. Usulan tersebut telah ditandatangani Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah menegaskan hal ini ketika mengawali sambutannya saat peresmian Masjid Ar Rahman di Kota Blitar, Rabu (25/12/2019).

Saat menyebutkan nama Plt Walikota Blitar Santoso, Gubernur  langsung mengatakan jika sebentar lagi Santoso akan menjadi Walikota Blitar. Hal ini karena dirinya sudah menandatangani surat ke Mendagri.

“Saya sudah menandatangani pak, makanya saya bisa mengatakan sebentar lagi definitif menjadi walikota,” kata Khofifah dalam sambutanya.

Khofifah mengatakan setelah ditandatangani proses selanjutnya disampaikan ke Mendagri. Selanjutnya Surat Keputusan (SK) pemberhentian dan pengangkatan walikota merupakan ranah Mendagri.

| Baca Juga:  KPK 'Sambangi' Balai Kota Malang

“SK itu wilayah Kemendagri. Pemprov hanya update untuk bisa menyampaikan ke Kemendagri bahwa saya sudah menandatangani posisi Plt walikota Blitar. Jadi posisi sekarang sudah berproses di Kemendagri,” jelas Khofifah.

Sementara di lokasi yang sama Plt Walikota Blitar Santoso mengakui jika status Samanhudi sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Meski sejauh ini Pemkot Blitar belum menerima salinan putusan kasasi Walikota Blitar nonaktif tersebut.

“Memang sudah inkrah. Saat ini kami menunggu SK dari Kemendagri. Nanti setelah turun DPRD akan menggelar paripurna untuk menghentikan pak Samanhudi,” kata Santoso.

Santoso mengatakan dirinya belum mengetahui kapan SK dari Kemendagri akan turun. Namun pihaknya mengaku akan mengikuti dinamika dan proses di Kemendagri.

| Baca Juga:  Misteri Dibalik Kisah Makam Gantung di Kota Blitar

Diketahui wali Kota Blitar nonaktif Samanhudi Anwar terjerat kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan gedung baru SMPN 3 oleh KPK.

Samanhudi dijatuhi vonis hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta di Pengadilan Tipikor Surabaya. Selain itu Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman pencabutan hak politik untuk Samanhudi selama 5 tahun.

Atas putusan itu, jaksa KPK maupun Samanhudi mengajukan banding. Di tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya tetap memvonis hukuman pidana 5 tahun penjara untuk Samanhudi. Lalu, jaksa KPK mengajukan kasasi terkait putusan banding itu ke Mahkamah Agung (MA). (*)

Reporter: Ana Alana
Editor: Yusuf Saputro