Beranda Politik Calon PPS Blitar Terindikasi Sebagai Anggota dan Pengurus Parpol

Calon PPS Blitar Terindikasi Sebagai Anggota dan Pengurus Parpol

BERBAGI
belasan nama anggota PPS Kabupaten Blitar terindikasi masuk sebagai anggota dan pengurus parpol.(foto;ana alana)

AGTVnews.com – Sebanyak 13 calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Blitar, terindikasi sebagai anggota dan pengurus partai politik (parpol). Hal ini diketahui dari pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blitar.

Nama-nama itu tercantum pada pengumuman KPU Kabupaten Blitar Nomor 126/PP.04.2-Pi/KPU-Kab/II/2020 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 pada 28 Februari 2020. Mereka masuk dalam sistem informasi parpol (sipol).

Koordinator Pengawasan Bawaslu Kabupaten Blitar, Priya Hari Santosa mengatakan, telah mencermati nama para calon anggota PPS dan menyandingkan dengan data SIPOL yang ada. Didapati 13 nama masuk ke dalam SIPOL, dan dua nama masuk ke dalam pengurus parpol.

| Baca Juga:  Partai NasDem Kediri Nekat Buka Pendaftaran Bacabup

Kata Priya penyelenggara di setiap tingkatan harus netral dan tidak berafiliasi dengan parpol. Sehingga, sejak dari rekrutmen sudah harus diperhatikan.

“Sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 13 Tahun 2017 yang menjadi syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS adalah tidak menjadi anggota parpol. Hal ini dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota parpol. Dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus parpol bersangkutan,” kata Priya Senin (9/3/2020).

Menyusul temuan ini Bawaslu Kabupaten Blitar telah melayangkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Blitar. Rekomendasi tersebut  untuk  meneliti kembali calon PPS yang akan direkrut.

| Baca Juga:  Tawarkan Program Revolusi Agraria, Habib Yakin Dapat Rekom Bacabub PDI-P

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin menegaskan, rekomendasi yang dilayangkan ke KPU Kabupaten Blitar berisi tiga poin.

Rekomendasi tersebut diantaranya KPU melakukan klarifikasi kepada calon anggota PPS yang namanya terindikasi anggota dan pengurus parpol, memastikan dalam proses pembentukan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan jawaban tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Blitar terhadap calon anggota PPS yang terdaftar dalam SIPOL dan SK Parpol tersebut.

“Kami berharap proses rekrutmen calon anggota PPS bisa berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Hakam.(*)

Reporter: Ana Alana
Editor: Linda Kusuma