Beranda Peristiwa Terjaring Yustisi di Tulungagung Pilih Denda Atau Kurungan

Terjaring Yustisi di Tulungagung Pilih Denda Atau Kurungan

BERBAGI
Tercyduk Yustisi di Tulungagung Pilih Denda Atau Kurungan
pelaksanaan ooperasi yustisi di wilayah Tulungagung. (foto: maman firmansyah)

AGTVnews.com – Penegakan peraturan protokol kesehatan di masyarakat gencar dilaksanakan. Gelaran operasi yustisi untuk menerapkan Perda Provinsi No 2 tahun 2020 dan juga Pergub no 53 tahun 2020 terus dilakukan.

Di kabupaten Tulungagung operasi Yustisi di gelar oleh petugas gabungan dari Satpol PP, kepolisian dan TNI.

Kabid Penegakan perda Satpol PP Tulungagung, Artistya Nindya Putra mengatakan, operasi yustisi ini akan terus dievaluasi dan dilaksanakan secara rutin.

Operasi ini dilakukan di lokasi-lokasi yang menjadi pusat berkumpul masa, guna meminimalkan potensi terjadinya penyebaran Covid-19 di Tulungagung.

“Total 112 orang warga yang terjaring, alasannya sebagian besar ya sama karena lupa ndak bawa masker. Ada yang bawa tapi tidak dipakai,” jelasnya, Senin (21/9/2020).

| Baca Juga:  Kota Blitar Bertahan di Zona Kuning Penyebaran Covid-19

Genot, sapaan akrab Artistya Nindya Putra menambahkan untuk operasi dengan sidang ditempat dilakukan bersama dengan Polri, TNI, Pengadilan Negeri Tulungagung dan Kejaksaan Negeri Tulungagung.

Sanksi Langgar Pergub Denda atau Kurungan

Menggunakan payung Hukum Perda Provinsi nomer 2 tahun 2020, kemudian peraturan Gubernur nomer 53 tahun 2020.

Dalam operasi sidang ditempat ini, pelanggar bisa langsung membayar denda di tempat atau memilih menjalani kurungan selama 2 hari.

“Kalau sidang di tempat, bisa membayar langsung ke petugas karena gabungan dengan Pengadilan dan Kejaksaan. Dendanya tetap Rp 25 ribu dan untuk biaya sidang sebesar Rp 5 ribu,” terangnya.

Sedangkan untuk operasi yustisi yang menggunakan payung hukum Peraturan Bupati nomer 57 tahun 2020, dilaksanakan oleh Satpol PP dengan di backup pengamanan oleh TNI dan Polri.

| Baca Juga:  Disanksi Baca Pancasila, Sejumlah Warga Jombang Tidak Hapal

Untuk operasi tersebut dendanya lebih ringan yakni sebesar Rp 5 ribu atau menjalani sanksi berupa kerja sosial di tempat.

“Kalau dengan Perbup kita, pembayaran dilakukan di bank atau lewat ATM langsung ke kas negara, ndak lewat petugas,” ucapnya.

Dari beberapa kali pelaksanaan operasi yustisi, sebagian besar pelanggar memilih untuk membayar denda saja. Meski ada beberapa yang menjalani kerja sosial.

Diharapkan dengan adanya operasi yustisi ini, masyarakat akan lebih tertib menerapkan protokol kesehatan. (*)

Reporter : Maman Firmansyah
Editor : Linda Kusuma