Beranda Politik Berfoto Angkat Telunjuk, ASN di Blitar Dilaporkan ke KASN

Berfoto Angkat Telunjuk, ASN di Blitar Dilaporkan ke KASN

BERBAGI
Berfoto Angkat Telunjuk, ASN di Blitar Dilaporkan ke KASN
Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blitar, Arif Syarwani. (foto: ana alana)

AGTVnews.com – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Blitar dilaporkan Bawaslu Blitar ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pelaporan tersebut didasari gaya foto ASN tersebut.

ASN ini berfoto dengan mengankat jari telunjuknya. Gaya tersebut diduga merupakan simbol dukungan untuk pasangan calon nomor 1 dalam Pemilihan Bupati Blitar.

Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blitar, Arif Syarwani mengatakan, foto itu diposting di media sosial seseorang yang diduga tim sukses paslon 1 pada 2 Oktober lalu. Kemudian postingan itu dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Blitar.

Laporan itu diterima Bawaslu 10 Oktober lalu. Dalam laporan nomor 002/PL/PB/Kab/16.12/X/2020 itu oknum ASN yang dilaporkan berinisial Z sedangkan pelapor berinisial MU.

| Baca Juga:  Siap Head to Head dalam Pilbup Blitar, Bapaslon Sempat Terganjal Nama

“Kami telah melakukan kajian awal. Hasil kajian awal dan rapat pleno laporan itu kemudian kami teruskan ke instansi yang berwenang, yakni Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” ujar Arif, Rabu (14/10/2020).

Lanjut Arif, nantinya KASN yang akan menentukan apakah hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran atau bukan.

Selain itu, Bawaslu Blitar juga menerima laporan lain dugaan pelanggaran Pilkada. Laporan yang diterima Bawaslu 2 Oktober lalu itu terkait Kades salah satu desa di Kecamatan Binangun yang diduga juga terlibat langsung dalam kampanye paslon 1 di Pilbup Blitar.

| Baca Juga:  Bawaslu Soroti Proses Coklit Data Pemilih di Kabupaten Blitar

Namun berdasarkan laporan nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/16.12/X/2020, status laporan tertulis bukan pelanggaran dan laporan dihentikan. Keputusan ini diambil setelah pihaknya melakukan rapat koordinasi dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar.

“Namun perlu diingat, dalam Pasal 71 ayat 1 UU No 10 Tahun 2016 diatur, kades yang membuat keputusan menguntungkan salah satu paslon dalam Pilkada terancam pidana penjara minimal satu bulan. Atau maksimal enam bulan. Atau denda minimal Rp 600 ribu dan maksimal Rp 6 juta,” pungkasnya.(*)

Reporter : Ana Alana
Editor : Linda Kusuma